PASANGKAYU, MATALENSA.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Muh. Yusri Nur, ST., M.Si melakukan sosialisasi perda tentang APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020, dengan cara tak lazim seperti sosialisasi pada umumnya.
Yusri memilih sosialisasi perda langsung kepada masyarakat, disebuah warung kopi bernama Wakop Kilometer Nol, di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan pasangkayu, Kecamatan pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Minggu, (16/2),dan dihadiri sejumlah elemen masyarakat, baik tokoh masyarakat, toko pemuda dan perempuan.
Dalam sosialisasi itu, Yusri menggambarkan postur APBD Provinsi Sulawesi Barat dan beberapa kebijakan umum Pemprov sulawesi barat yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.
Dalam paparannya Yusri Menjelaskan, beberapa peluang yang dimiliki sulawesi barat, termasuk kabupaten pasangkayu, terutama dalam menyambut pemindahan Ibu Negara ke Kalimantan Timur.
Menurut Yusri, pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur setidaknya akan memberi dampak positif bagi Provinsi Sulawesi Barat, baik ekonomi maupun sumberdaya manusia. Untuk itu pihaknya, mengusulkan beberapa peluang yang dapat disambut dalam momentum ini.
“Arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mulai tahun 2020 secara bertahap sudah berorientasi pada bagaimana kesiapan sulbar dalam menyambut pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur. Hal itu menjadi peluang bagi kita terutama pada bidang peternakan, perikanan dan sumbernya manusia.” Kata Yusri
Lebih Jauh Mantan Ketua KPU ini menjelaskan, peluang yang dapat di ambil Kabupaten pasangkayu adalah bidang peternakan.
“Berdasarkan data yang ada, sekitar kurang lebih 60 ribu hektuare lahan HGU yang di miliki perusahaan sawit baik astra dan unggul di Kabupaten pasangkayu. Kalau kita asumsikan rata-rata di isi sapi 10 ekor perhektarnya maka kita akan memiliki sekitar 60 ekor sapi. Terangnya.
Setelah ibukota Negara pindah ke Kalimantan Timur lanjut dia, diperkirakan kebutuhan sapi untuk penduduk kalitm setelah itu mencapai 1000 ekor perhari. Sehingga saya merekomendasikan agar Kabupaten pasangkayu mengambil peluang peternakan sebagi produsen untuk menyangga ibukota Negara. Jelas Yusri.
Selain itu, Yusri juga mendorong pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu agar mengalihkan sejumlah jalan untuk menjadi urusan provinsi.
“Kalau kita melihat postur APBD Selawesi Barat tahun 2020 maupun tahun-tahun sebelumnya, berkisar 50 persen APBD Sulawesi Barat itu lari ke Kabupaten Polman dan Kabupaten Mamasa. Kita dipasangkayu sangat kecil. Mengapa, karena sangat sedikit sarana prasarana baik jalan maupun jembatan di Kabupaten Pasangkayu yang menjadi urusan provinsi.” Urainya.(Adventorial)
