PASANGKAYU,MATALENSA.ID– Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulbar, H Sudirman bersama anggota Komisi IV H Abidin serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, dr Alif saat mendampingi pada kunjungan kerja ke Kabupaten Pasangkayu,Jumat (19/06)
Ketua Komisi IV DPRD Sulbar H.Sudirman, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pasangkayu. Anggota Komisi IV yang ikut dalam kunjungan itu masing-masing Ir H Abidin, Risbar Berlian SH, Irbad Kaimuddin, dan Dr H Muliadi Bintaha.
Sedangkan dari Pemprov Sulbar, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr Alif dan Kepala Dinas Sosial Sulbar, Andi Bau Akram Maksum Dai.
Rombongan Komisi IV DPRD Sulbar diterima langsung Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pasangkayu, Firman, SPI.MP, Asisten I Pemkab Pasangkayu, Asisten II Pemkab Pasangkayu, kepala Dinas Sosial Pasangkayu, dan kepala Dinas Kesehatan Pasangkayu.
Pertemuan berlangsung di ruang Sekkab Pasangkayu. Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, H Sudirman, menyampaikan tujuannya bersama rombongan melakukan kunjungan kerja, yakni untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan APBD Provinsi Sulbar tahun 2020 khususnya untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu dan Dinas Sosial Kabupaten Pasangkayu.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu, menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi Sulbar terkhusus gubernur Sulbar atas perhatiannya terhadap penanganan virus Corona atau Covid-19 di Kabupaten Pasangkayu.
”Sebelum pelaksanaan recofusing anggaran dan setelah recofusing, gubernur Sulbar secara intens melakukan komunikasi dengan pihak kami terkait penanganan Covid-19. Sehingga permasalahan Covid-19 ini mampu kami tangani dengan baik. Akhirnya, kami di Kabupaten Pasangkayu saat ini masuk pada zona hijau,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu.
Terkait persiapan menghadapi New Normal atau kenormalan baru, Pemkab Pasangkayu, mengharapkan kepada Komisi IV DPRD Sulbar dan Pemprov Sulbar untuk terus memberi dukungan dan respon dalam melaksanakan tugas-tugas kesehatan di Kabupaten Pasangkayu.
Utamanya dalam mencegah penyebaran virus Corona di Kabupaten Pasangkayu.
”Sehingga kami bersama masyarakat mampu memberikan pencegahan secara maksimal,” katanya.
Untuk bantuan terpadu kesejahteraan sosial, menurut Sudirman, anggota DPRD Sulbar dari daerah pemilihan Kabupaten Mamasa, belum tersalur karena belum adanya data penerimaan pada Dinas Sosial Pasangkayu. Untuk itu, politisi Partai Golkar ini mengharapkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Pasangkayu agar secepatnya memasukkan datanya.
”Kami berharap datanya dimasukkan paling lambat bulan Juli 2020,” ujar Sudirman.
Anggota DPRD Sulbar dari daerah pemilihan Kabupaten Pasangkayu, H Abidin, menyampaikan kepada pihak Pemkab Pasangkayu agar sebelum menyerahkan data agar divalidasi terlebih dahulu.
Terkait penanganan Covid-19 di Kabupaten Pasangkayu, politisi Partai Demokrat ini mengatakan, harus lebih digiatkan. Sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap kemampuam meredam gejolak Covid-19 di Kabupaten Pasangkayu. OPD lingkup Pemkab Pasangkayu bersama masyarakat agar saling melakukan kerjasama yang baik. Sehingga menghasilkan dampak zona hijau di Kabupaten Pasangkayu.
”Begitu pula peran antara pihak pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi Sulbar sangatlah diharapkan. Sehingga setiap permasalahan itu dapat secepatnya disinkronkan. Termasuk masalah penanganan data akurat. Sehingga mampu menghasilkan data valid dan tidak lagi tumpang tindih,” kata H Abidin.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, dr Alif menjelaskan kepada pihak Pemkab Pasangkayu tentang adanya Standar Pelayanan Minimal atau SPM yang dikeluarkan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sedangkan yang ada di provinsi Kejadian Luar Biasa (KLB) serta penanganan khusus pada standar pelayanan. Dan minimal ada di kabupaten pada bagian pengawasan serta pada pembinaan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar.
”Belum maksimalnya berjalan program kesehatan di Dinas Kesehatan Sulbar dan dimasing-masing wilayah kabupaten se-Sulbar, itu tak lain adanya masalah pandemi Covid-19. Sehingga ada beberapa item program di Dinas Kesehatan Sulbar belum terlaksana. Maka kami akan secara intens turun langsung nantinya ke pihak Puskesmas yang rencananya akan memaksimalkan pelayanan dibulan Juni 2020,” terang dr Alif. (Adventorial)
