MAMUJU, MATALENSA.ID — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Kepatuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Kamis (05/01/2026).
Dalam agenda tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulbar didampingi Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Arianto, MM. Penyerahan LHP dilakukan oleh Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Barat dan disaksikan para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan BPK dalam menilai tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada belanja daerah Tahun Anggaran 2025.
Sekretaris DPRD Sulbar Arianto menegaskan bahwa penerimaan LHP tersebut menjadi bentuk dukungan administratif dan kelembagaan DPRD dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Hal ini juga sejalan dengan misi Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim Mengga, dalam mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bersama guna meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
“LHP ini menjadi bagian penting dalam proses perbaikan dan penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.
Dengan adanya LHP BPK RI atas Kepatuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ini, DPRD Sulbar berharap sinergi pengawasan dan pengelolaan anggaran dapat terus ditingkatkan demi terwujudnya pemerintahan daerah yang efektif, bersih, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat. (Adv)
