MAMUJU, MATALENSA.ID — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat sinergi dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) melalui supervisi pendataan lapangan.
Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan proses pendataan berjalan optimal dan menghasilkan data ekonomi yang
berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Supervisi lapangan dilakukan dengan mendampingi petugas SE2026 pada dua titik, yaitu usaha besar Bank Sinarmas Cabang Mamuju dan responden rumah tangga.
Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani, turut turun langsung bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Ridwan Djafar, serta Kepala Bidang Ekonomi Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Elmarhama.
Pendampingan pada usaha besar menjadi salah satu bentuk dukungan BPS untuk
memastikan proses pengisian instrumen SE2026 melalui Computer Assisted Web
Interviewing (CAWI) dapat dilakukan secara lengkap dan benar. Metode ini memungkinkan responden mengisi data secara mandiri melalui sistem berbasis web, dengan tetap mendapatkan pendampingan apabila terdapat pertanyaan atau konsep yang membutuhkan penjelasan.
“Pada kesempatan ini kami hadir di Bank Sinarmas untuk melakukan finalisasi pendataan. Kalau usaha besar, mode pendataannya menggunakan fasilitas Computer Assisted Web
Interviewing atau CAWI,” ujar Suri.
Menurut Suri, pendampingan diperlukan karena tidak seluruh konsep dan pertanyaan dalam SE2026 familiar bagi responden. Karena itu, BPS menyediakan berbagai bentuk pendampingan, mulai dari kegiatan Ngibar atau Ngisi Bareng hingga kunjungan langsung petugas ke lokasi usaha.
“Kalau memang masih ada hal-hal yang perlu dilakukan pendampingan, petugas kami hadir ke tempat-tempat usaha untuk melakukan pendampingan dan memastikan bahwa pengisian datanya benar,” jelasnya.
Hingga pelaksanaan supervisi, progres pendataan lapangan SE2026 di Sulawesi Barat telah mencapai 93 persen dari prelist. Namun, capaian tersebut terus dikejar hingga seluruh unit usaha dan rumah tangga yang menjadi sasaran pendataan dapat dicacah sesuai kondisi aktual di lapangan.
“Memang ada beberapa kecamatan yang sudah di atas seratus persen dari prelist, tetapi ada juga yang belum. Kita terus berprogres karena waktu pencacahan ini sampai akhir Agustus 2026,” kata Suri.
Ia mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan SE2026. Menurutnya, partisipasi responden dan kualitas informasi yang diberikan akan sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan.
“Mohon doanya serta partisipasinya. Mudah-mudahan semua masyarakat memberikan dukungan positif sehingga kami bisa menyelesaikan tugas pendataan ini, khususnya di Sulawesi Barat, dengan sebaik-baiknya,” ungkap Suri.
Dukungan terhadap pendataan juga datang dari Bank Sinarmas Cabang Mamuju. Kepala
Bank Sinarmas Cabang Mamuju, Henry, menyampaikan apresiasinya atas pendampingan yang dilakukan BPS serta menegaskan kesiapan pihaknya untuk mendukung pelaksanaan SE2026.
“Kami dari Bank Sinarmas sangat menyambut kunjungan dan pendampingan ini, khususnya terkait pemberian data-data. Kami juga kooperatif untuk memberikan data sesuai dengan ketentuan dan menyambut penuh kegiatan ini. Ke depannya, kami berharap kerja sama bisa
terjalin lebih baik lagi,” tutur Henry.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Ridwan Djafar, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan SE2026 sebagai bagian dari agenda nasional.
“Tentu kami dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, punya tanggung jawab untuk mendampingi teman-teman BPS dalam proses agenda nasional ini untuk menjamin bahwa agenda ini berlangsung sukses,” ujar Ridwan.
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah tidak hanya ditujukan untuk memastikan proses
pendataan berjalan lancar, tetapi juga untuk memastikan petugas dan responden
sama-sama merasa nyaman selama proses pendataan berlangsung.
“Semua pihak berkepentingan terhadap data-data ini nantinya dalam membuat kebijakan. Sehingga di lapangan kita mau memastikan dari sisi pendata nyaman, dari sisi yang didata juga nyaman, sehingga kualitas data yang didapatkan itu bisa betul-betul sesuai yang diharapkan,” jelasnya.
Sinergi BPS dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam supervisi lapangan menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas proses SE2026. Pendataan yang dilakukan secara lengkap dan akurat akan menghasilkan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi dan struktur ekonomi Sulawesi Barat.
Data tersebut selanjutnya diharapkan dapat menjadi fondasi bagi pemerintah dalam
merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran, baik dalam menentukan prioritas pembangunan, memahami karakteristik pelaku usaha, maupun menyusun intervensi yang sesuai dengan kondisi ekonomi di Sulawesi Barat.
Dengan waktu pendataan yang masih berlangsung hingga akhir Agustus 2026, BPS Sulawesi Barat terus mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam SE2026. Setiap data yang diberikan menjadi bagian penting dalam membangun potret ekonomi Sulawesi Barat yang lebih akurat dan dapat digunakan untuk mendukung pembangunan daerah kedepan. (*)
