MAMUJU, MATALENSA.ID– Pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret nama mantan Kepala Yayasan di salah satu Ponpes di Mamuju. Sejumlah kegiatan khususnya proses belajar mengajar sampai saat ini belum ada aktivitas.
Terhadap persoalan ini, warga lingkungan Pamombong Kelurahan Simboro, Depag Kabupaten Mamuju bersama Ketua Yayasan, Kemenag Provinsi Sulbar, Anggota Polresta Mamuju serta sejumlah tokoh agama dan tokoh pemuda. Kembali melakukan pertemuan guna membahas nasib kelanjutan Ponpes dan Madrasah tersebut.
Selaku kepala Lingkungan Pamombong Abd. Galib, menyatakan, peristiwa yang terjadi kemarin yang dilakukan salah seorang oknum sangat disayangkan terjadi.
Kata dia, sebagai perwakilan masyarakat meminta kepada pemerhati sekolah Agama di Sulbar, baik dari Kementerian Agama Provinsi maupun Depag Kabupaten Mamuju, agar pengelolaan Ponpes tersebut bisa dikelola pengurus baru.
“Kami berharap pengurus baru nanti bisa konek dengan masyarakat setempat, jika tidak mending sekolah ini ditutup saja. Artinya pengurus baru bisa menyatu dengan masyarakat setempat sehingga hal – hal seperti ini tidak lagi terjadi, “ kata Galib.
Semetara itu, Wahyun Mawardi sebagai pejabat pengawas Madrasyah Kemenag Provinsi Sulbar, kepada media mengaku sejauh ini kegiatan proses belajar di Madrasah ini berjalan dengan baik. Namun, setelah adanya kejadian ini proses belajar mengajar terhadap anak siswa sudah tidak berjalan. Sehingga kata dia, masyarakat bersama pengurus Yayasan duduk bersama membahas persoalan nasib sekolah ini.
“ Itu tadi kami duduk bersama dengan pengurus Yayasan bersama masyarakat, membahas nasib yayasan ini. Kalau saya lihat Madrasyah ini jalan dengan baik sebelum ada kejadian. tentu kita berharap madrasyah ini bisa kembali normal dan anak – anak bisa belajar kembali, tentu itu harapan kami sebagai pengawas Madrasah, “harap Wahyun
Ditempat yang sama Kepala bidang pendidikan Madrasyah DR. Misbahuddin kepada media ini mengatakan, dalam pertemuan bersama pengelola yayasan yang dihadiri tokoh masyarakat, diminta untuk mengevaluasi kembali pengelola Yayasan, pengelola pondok dan pengelola Madrasah.
“ Pertemuan tadi, masyarakat meminta agar pengelolaan yayasan, pondok dan madrasah dievaluasi, jika itu sudah dilakukan saya kira kegiatan ini akan berjalan dengan baik. Namun ini tergantung dari ketua Yayasan untuk meyakinkan kepada masyarakat dan koordinasi dengan masyarakat, apakah bisa dibuka atau tidak, “ kata Misbahuddin.
Usai melakukan pertemuan, sejumlah pihak langsung melihat kondisi bangunan Ponpes dan Madrasah yang ditinggal kosong penghuninya. Terlihat sepi tanpa aktifitas proses kegiatan belajar mengajar.
Bahkan sarana dan prasarana ponpes nyaris tak terlihat ditambah dengan bangunan ruang kelas yang sangat memprihatikan karena nyaris roboh akibat dampak gempa tahun lalu. (Musraho)
