MAMUJU,MATALENSA.ID–Komisi empat DPRD Sulbar menggelar rapat konsultasi banggar APBD 2021 dengan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Prov.Sulbar. Rapat tersebut dipimpin ketua Komisi 4 DPRD Sulbar H.Sudirman, hadir pula sejumlah anggota komisi 4 seperti Mulyadi Bintaha, Risbar Berlian Bachri, Muh.Jayadi, Sukardi M.Noer, Iksan Syarif dan sejumlah anggota DPRD Sulbar lainnya.
Rapat konsultasi banggar itu membahas sejumlah program strategis Dinas Pendidikan Sulbar yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) serta KUA dan PPAS APBD tahun 2021.
Ketua Komisi 4 DPRD Sulbar H.Sudirman meminta agar kesejahtraan atau gaji tenaga pendidik di tingkat SMK/SMA dan SLB menjadi prioritas Dikbud Sulbar. Komisi 4 kata Dia tak ingin mengalokasikan anggaran ke program lain sebelum gaji GTT dan PTT terakomodir dengan baik.
“Rapat ini untuk mengetahui berapa jumlah anggaran atau pagu dalam KUA PPAS dan program prioritas dinas terkait. Proses perencanaan kadang tidak baik, sehingga perlu diperbaiki, banyak kasus atau program yang sudah diverifikasi dan lolos namun ahirnya di tolak dan dinyatakan tidak bisa di Bappeda dan TAPD. Saya kira kedepan perencanaan kita harus lebih baik.”Terang Sudirman, (13/08/20.
Ditempat yang sama, Plt Kadis Pendidikan Sulbar M.Ashar Malik menjelaskan pagu anggaran yang diberikan TAPD pada dinasnya pada tahun anggaran 2021 yakni kurang lebih sebesar 536 Milyar rupiah. Ia mengatakan anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta APBD Sulbar.
“Pagu kita pertama untuk penunjang urusan pemerintahan kita anggarakan sebesar rp.233 M sudah termasuk gaji dan tunjangan ASN. Kedua program pengelolaan pendidikan rp. 297 Milyar sumbernya DAK fisik SMA/SMK dana bos dan gaji GTT. Ketiga program pengembangan kebudayaan rp 1 milyar, pelestarian dan pengelolaan cagar budaya rp 3 milyar dan terakhir program pengelolaan permusiuman rp.250 juta, Totalnya sekitar 536 Milyar.”jelasnya.
Mengenai gaji GTT dan PTT yang jumlahnya kurang lebih 2 ribu orang, M.Ashar mengaku baru mengalokasikan anggaran sekitar 9,2 Milyar dari total kebutuhan biaya rp.13 Milyar rupiah.
“PTT ini kan belum jelas melekat dimna SKnya, kalau saat ini SKnya di BKD, kita sarankan kedepan SKnya terpusat di Diknas saja.”tutupnya.
(Adventorial)
