MAMUJU,MATALENSA.ID—-Anggota Dewan Perwaklilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju, Muhammad Bakri Bestari menanggapi tuntutan aliansi guru yang telah melakukan aksi damai di kantor DPRD Kabupaten Mamuju, Jumat (29/3).
Menurutnya, pihaknya akan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan para guru tersebut. Salah satunya mengajukan kepada Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang bisa melindungi profesi guru dalam melakukan aktivitasnya.
Ia menjelaskan, yang pertama menjadi tuntutan guru adalah mengutut atas tindakan kekerasan yang dilakukan orang tua siswa terhadap salah satu guru di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju beberapa hari yang lalu.
Kedua, menuntut adanya kebijakan ditingkat lokal sebagai turunan per-undang-undangan perlindungan guru, yakni berupa peraturan daerah atau bupati.
Ketiga, terkait proses hukum yang dialami salah seorang guru di Kecamatan Kalukku tersebut agar dihentikan sebagai terlapor.
“Karena guru yang seharusnya sebagai korban menjadi tersangka karena dilaporkan balik,” sambungnya.
Kemudian terakhir, para perwakilan guru meminta didirikan lembaga etik guru yang bisa melindungi guru dalam melaksanakan aktivitasnya.
Sehingga ketika terjadi masalah yang dianggap sebagai tindak kekerasan yang dilakukan guru terhadap murid atau murid terhadap guru yang dijadikan pedoman dasar bukan undang-undang perlindungan anak. Akan tetapi terlibih dahulu berpedoman pada keputusan lembaga tersebut.
Sebelumnya pada proses hearing yang berlangsung antara para perwakilan guru dan Anggota DPRD Kabupaten Mamuju.
Muhammad Bakri Bestari juga mengusulkan untuk secara bersama-sama membuat sebuah komitmen antara guru dan anggota dewan, sehingga nantinya tidak terjadi salah tafsir apa yang menjadi tuntutan, yang nantinya direkomendasikan ke pemerintah daerah.
“Saya harapkan selanjutnya juga ada lembaga atau aliansi organisasi manapun yang dipercayakan untuk tetap berkoordinasi dan mendorong kebijakan yang kita ingikan. Karena kasihan juga anak-anak kita yang ingin belajar,” pungkasnya. (*)
(Advetorial)
