MAMUJU,MATALENSA.ID– DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) berencana membangun mini refinery (kilang) BBM di Mamuju, Sulbar, yang diperuntukkan bagi nelayan di provinsi ke-33 ini.
Proyek pembangunan mini refinery BBM merupakan salah satu program dari Induk Koperasi Nelayan Indonesia (Inkoneli) 2021-2022 yang dibentuk oleh DPP HNSI, bertujuan mempermudah para nelayan memperoleh BBM.
Hal tersebut menjadi salah satu topik pembahasan dalam rapat koordinasi DPD HNSI Sulbar dengan DPP HNSI, yang digelar secara virtual di ruang oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar
Melalui video conference, Ketua DPP HNSI, Yusuf Solihin, menyampaikan, mini refinery yang akan dibangun tersebut akan mengambil sebanyak 10 ribu barel BBM perhari, sehingga hasil solarnya sebanyak 25 persen, dan selebihnya untuk pertamax, minyak tanah, LPG dan lainnya. Sedangkan untuk pembangunannya membutuhkan lahan seluas lima hektar.
“Kalau 10 ribu barel perhari, maka hasil untuk solarnya itu sebanyak 25 persen atau 140 ribu kilo liter pertahun,”kata Yusuf,Jumat (06/11)
Ia menambahkan, proyek yang sama juga akan dibangun di sejumlah daerah lain, seperti Bitung, Banggai, Lombok, Maumere, Tidore, Tual, Sorong, Meruke, Biak dan Manokwari.
“Mini refinery BBM dibangun di daerah-daerah ini, karena jauh dari depot-depot pertamina dan di Indonesia Timur kalau tidak salah hanya ada di Makassar dan Sorong”tambahnya
Merespon hal tersebut, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar yang juga selaku Ketua DPD HNSI Sulbar menyambut baik rencana tersebut dan menurutnya mini refinery BBM bagi nelayan itu memang di butuhkan di Sulbar.
Meski demikian, Ali Baal menyarankan, sebelum proyek itu dilaksanakan terlebih dahulu perlu dilakukan survei, untuk mengetahui berapa jumlah barel BBM yang dibutuhkan oleh nelayan di Sulbar, sehingga benar-benar bisa mencukupi.
“Perlu kita survei dulu berapa barel BBM yang dibutuhkan, jangan sampai tidak cukup untuk nelayan di Sulbar,”pungkasnya
Dalam rakor tersebut, Ali Baal juga menyinggung terkait konservasi pesisir dan pulau-pulau yang di Sulbar.
Menurutnya, hal itu sangat penting dilakukan, sehingga perlu secepatnya dibuatkan peraturan daerah (perda) dan peraturan gubernur (pergub) dan harus di koordinasikan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. (hms/*)