MAMUJU, MATALENSA.ID –– Anggota DPRD Sulawesi Barat, Haluddin, bersama Sekretaris DPRD (Sekwan) Arianto, menghadiri Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2027. Kegiatan tersebut digelar di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 9 Februari 2026.
Forum ini menjadi salah satu tahapan strategis dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah Sulawesi Barat untuk tahun 2027. Kegiatan dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan dihadiri unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para pemangku kepentingan, serta peserta yang mengikuti secara daring melalui Zoom Meeting.
Rancangan awal RKPD 2027 juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik.
Dalam sambutannya, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan bahwa arah pembangunan Sulawesi Barat sejak 2025 mulai menunjukkan tren positif. Hal itu ditandai dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang telah melampaui rata-rata nasional dan berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan.
“RKPD hari ini untuk 2027 tentu kita melihat arah pembangunan sejak 2025 sudah mulai membaik. Pertumbuhan ekonomi kita sudah di atas nasional, ini kebanggaan. Pertumbuhan itu juga menghasilkan penurunan angka kemiskinan,” ujarnya.
Sebagai langkah responsif terhadap tantangan ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2026 telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp60 miliar untuk mendukung program penciptaan lapangan kerja melalui skema padat karya, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Program ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran serta meningkatkan daya beli masyarakat.
Dalam forum tersebut, pemerintah provinsi juga membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi para pemangku kepentingan. Berbagai masukan dan saran dari stakeholder, instansi pemerintah pusat, hingga perguruan tinggi akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan kebijakan pembangunan daerah.
Selain itu, proyeksi dan rekomendasi pertumbuhan ekonomi dari Bank Indonesia turut menjadi pertimbangan guna memastikan target pembangunan daerah tetap realistis dan selaras dengan kondisi makroekonomi nasional.
Gubernur Suhardi Duka menegaskan bahwa seluruh pandangan, masukan, dan kritik yang disampaikan dalam forum tersebut akan menjadi bagian penting dalam penyusunan rencana pembangunan 2027 agar lebih tepat sasaran dan berdampak luas bagi masyarakat.
“Semua pandangan dan kritik tentu kita terima dalam rangka perbaikan dan penyusunan rencana pembangunan 2027 agar lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, Haluddin dan Sekwan Arianto berharap Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 dapat melahirkan program-program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Kita berharap RKPD 2027 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimistis penyusunan RKPD 2027 akan menghasilkan kebijakan pembangunan yang partisipatif, berbasis data, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (Adv)
