MAMUJU,MATALENSA.ID- Unit Layanan pengadaan ( ULP) gelar rapat koordinasi pengadaan tahun anggaran 2021 di ruang Auditorium Lantai IV Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin(16/11)
Rapat koordinasi tersebut di buka oleh Asisten II Bidang perekonomian dan pembangunan provinsi sulbar Junda Maulana, yang di hadiri para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah(OPD) serta para undangan lainya.
Di kesempatan itu Junda Maulana mengatakan Pengadaan barang jasa pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian daerah
Lanjutnya kata Junda, percepatan pengadaan barang dan jasa akan mendapatkan rumusan dan rekomendasi yang konkrit dalam mendukung suksesnya kegiatan pengadaan barang jasa yang lebih profesional transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Untuk itu, perangkat daerah diharapkan dapat menyusun dan menyampaikan dokumen persiapan pengadaan guna pemilihan penyedia untuk dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran 2021 khususnya bagi paket yang bernilai strategis dan membutuhkan waktu pengerjaannya relatif panjang.
” Hal tersebut untuk melindungi dari risiko pelaksana pengadaan barang jasa pemerintah di perangkat daerah dengan memiliki waktu yang lebih panjang pada proses pelaksanaan , maka dari itu dapat bergeser dari proses administrasi pada tahap perencanaan dan persiapan menjadi tahap pelaksanaan pada tahun anggaran 2021 .”Jelasnya
Lanjut “Ketika sudah menginjak tanggal atau memasuki 1 Januari 2021 , pelaku pengadaan barang jasa dapat fokus pada kinerja yang dapat menghasilkan barang maupun jasa yang diperoleh untuk menunjang aktivitas dan kinerja dari organisasi dalam memberikan pelayanan sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Junda
Sementara itu, Kepala Bagian Unit layanan pengadaan Biro Ekonomi Pembangunan Sulbar, Hamdan Hamdi melaporkan, rapat koordinasi percepatan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2021 ini dinilai sangat penting, dimana saat ini Pemprov Sulbar sudah melewati masa pandemi covid-19 , maka dari itu perlu diketahui, banyak anggaran Pemprov Sulbar ditarik sehingga berdampak pada program kerja OPD yang berkurang
” Hari ini agenda kita bertujuan untuk lebih memantapkan diri, seperti melakukan langkah-langkah percepatan pengadaan barang dan jasa, jadi Insya Allah kerja kita kedepan akan menemukan titik temu sistem dan membantu sistem yang sudah seperti apa langkah-langkah yang kita harus dilakukan sehingga pemotongan anggaran di tahun ini dengan adanya pandemi, pemotongan tidak akan terjadi lagi,” ujarnya (mus/dyf)
