MAMUJU,MATALENSA.ID—Kehadiran Kantor Wilayah DJPB Sulawesi Barat ini memberikan sebuah arah bagaimana kita melakukan penyelenggaraan keuangan perumusan dan pelaksanaan kebijakan merupakan tugas dan fungsi DJPB dan ini erat kaitannya pekerjaan yang ada disatker Kanwil Kemenag Sulawesi Barat untuk itu, Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran tahun 2020 bersama DJPB Sulawesi Barat,Rabu (24/06) dilaksanakan melalui Zoom Meeting.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kakanwil Kemenag Sulbar dengan pemateri Kakanwil DJPB Sulawesi Barat dan sebagai meoderator Kasubag Umum dan Humas, yang dihadiri, Kabag TU Kanwil Kemenag Sulbar. Ka. Kan. Kemenag Kabupaten Sesulawesi Barat, Kasubag Keuangan Kanwil Kemenag Sulbar, Kepala Madrasah serta ASN Pengelolah Keuangan Lingkup Kemenag Sulbar.
Kanwil DJPB Sulawesi Barat Bapak Imik Eko Putra mengapresiasi kegiatan rapat yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat yang proaktif dan responsip sehingga sinergi yang terbangun dari unsur Ditjend perbendaharaan sangat bagus
“Kami sangat berterimah kasih Kepada Ka. Kanwil Kemenag Sulbar melihat sejak awal memang sangat proaktif, Responsif sehingga sinergitas yang terbangun dari unsur Ditjend Perbendaharaan terjalin sangat bagus, dari awal dan sampai saat ini.” Tutur Ka. Kanwil DPBJ Sulbar.
Kakanwil Kemeang Sulbar Dr. H. M. Muflih B. Fattah mengungkapkan Terimah kasih banyak kepada Ka. Kanwil DPBJ Yang telah memberikan sumbangsi pemikiran inisiasi untuk melaksanakan zoom meeting ini, sehingga kita dapat mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan anggaran ditahun 2020 pada akhir bulan Juni ini memasuki triwulan ke II tahun 2020.
Selanjutnya Dr. Muflih juga berterimah kasih atas sinergitas yang terbangun antara Kanwil DPBJ Sulbar dengan Kanwil Kemenag Sulbar. Kondisi covid 19 yang masih mewabah ini tentu banyak anggaran yang ada di Kementerian Agama ini banyak yang refocusing atau direlokasi anggaran untuk menangani bagaimana memutus mata rantai Covid 19 ini.
“Teman-teman pengelolah anggaran sudah berkali kali melakukan koordinasi, berkonsultasi dengan Kanwil DJPB Sulawesi Barat untuk menutup kemungkinan kekeliruan dalam menggunakan anggaran APBN yang ada di lingkungan Kanwil Kementerian Agama”. Jelas Muflih (hms/dyf)