MAMUJU,MATALENSA.ID- Aliansi pemerhati pendidikan Sulawesi Barat mempertanyakan penggunaan DAK tahun 2020 yang diduga beraroma korupsi.
Hal itu di sampai oleh massa aksi yang tergabung dalam AMPERA saat unjuk rasa di depan kantor gubernur Sulbar bertepatan HUT RI ke 75 tahun.
Dalam aksi yang mereka lakukan itu terkait dugaan penyalahgunaan wewenang Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan Sulbar Tahun Anggaran 2020.
Mereka mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Polri, menangkap aktor dan dalang pembagian fee 20 persen DAK itu.
“Fee itu disinyalir mengalir ke Kantor Gubernur Sulbar dan sejumlah pejabat penegak hukum di Sulbar. Kami meminta Gubernur mencopot dan menonaktifkan Kepala Bidang SMA dan SMK Disdikbud Sulbar,” ungkap Rian.
“Kami juga mendesak DPRD Sulbar membetuk Panitia Khusus untuk mengawal masalah DAK tersebut. Tuntutan ini akan tetap kami tindak lanjuti,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut Kepala Bidang SMA Burhanuddin Bohari saat di temui diruang kerjanya Selasa (18/8) mengatakan
Hal tersebut merupakan praduga teman-teman saja.
“Menurut saya itu sah-sah saja menduga-duga,tapi kenyataaan tidak ada seperti itu, ini juga dana baru 25 persen cair, bagimana caranya mau sampai setoran-sekian.”Jelasnya
Lanjut “Jadi iya kalau menurut saya hanya dugaan teman-teman, artinya jangan juga ribut seperti itu dengan praduga-praduga kasian juga kepala sekolah tidak tenang kerja dan kita juga akan kena sanksi.”Terangnya
Jangan sampai pusat menilai tidak mau lagi di bantu karena adanya begini-begini.
Ia juga menambahkan kalau tudingan itu ada bukti yang mereka peroleh nanti liat saja. Ungkap Kepala Bidang SMA itu
Terkait permintaan agar gubernur segera mencopot kepala bidang SMA dan SMK dari jabatannya, Burhanuddin mengatakan dirinya hanyalah anak buah..
“Saya kan ini anak buah, jika pak gubernur inginkan saya pindah atau copot dari jabatan itu adalah kewenangan beliau,” tutupnya.(mus/dyf)
