POLMAN, MATALENSA.ID — Menyikapi tinggi nya angka putus sekolah di Polman, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam serikat Mahasiswa dan rakyat (Semarak) duduk bersama untuk rapat dengar pendapat ( RDP) bersama dinas pendidikan dan kebudayaan Polman dan DPRD kabupaten Polman.
Rapat dengar pendapat di gelar diruang aspirasi gedung DPRD Polman, Rabu (5/4), rapat tersebut di pimpin oleh ketua komisi IV Rusnaedi yang dihadiri beberapa anggota komisi IV, dalam rapat itu juga dihadiri oleh Plt Sekertaris Dikbud Polman.
Ampas Asrul Husna salah satu perwakilan Mahasiswa mengatakan, berdasarkan data BPS ada sekira 4181 anak putus sekolah, angka ini membuat Polman menempati urutan pertama di Sulbar yang anak putus sekolahnya sangat signifikan jumlahnya.
Untuk itu, ia ingin mengetahui seperti apa progres dari Dikbud kenapa tidak ada penurunan,dan Selama ini apa yang mereka lakukan terkait masalah ini,
“Tahun 2022 sampai sekarang tidak ada penurunan signifikan. kurang lebih 4181 anak usia 7 sampai 15 tahun di Polman tidak mengenyam pendidikan data tersebut bersumber dari Badan Pusat statistik (BPS) ini butuh penjelasan kenapa seperti tidak ada perhatian,”ujarnya.
“Problem utama sampai anak putus sekolah itu adalah persoalan ekonomi, sehingga harus dicarikan solusi, agar bagaimana anak ini dapat bersekolah kembali, sebab melihat dari berbagai sumber berita tidak ada yang menerangkan penurunan angka putus sekolah di Polman,”sambungnya.
Sementara itu, Plt, Sekertaris Dikbud Polman Haris Syahril mengatakan, angka yang disampaikan oleh mahasiswa tersebut itu sebenarnya sejak dari tahun 201, sementara salah satu kendala kami yaitu kesulitan data terkait By Name,By Address (BNBA),
Dimana pada tahun 2013-2015 telah di anggarkan untuk pengembalian anak putus sekolah melalui pendidikan non formal, namun itu tidak pengaruh, dan ada anak yang putus sekolah sudah menikah dini dan itu masih terdata dalam data BPS.
“Sejak 2018 kita mengintervensi pendidikan anak putus sekolah melalui PKBM, sedangkan di tahun 2022 dinas itu kesulitan data,namun data yang dimiliki diknas itu yang ditemukan yaitu jumlah anak putus sekolah tingkat SD 680 orang tingkat SMP 791, SMA 404 sehingga menjadi 1875 data ini data BNBA, berdasarkan data yang ter input di dapodik dari data itu sudah ada 683 sudah kembali bersekolah,” tukasnya.
“Sampai saat ini rujukan pendidikan di Sulbar masih berada di kabupaten Polman guru- guru penggerak yang banyak lulus itu kebanyakan dari Polman program kementerian pendidikan saja ketika ada maka itu itu masih di Polman yang dijadikan rujukan. Terkait data yang dimiliki oleh BPS dan Diknas jika memiliki perbedaan akan mengkoordinasikan kembali untuk segera mencocokkannya, “sambungnya.
Sementara itu, Ketua komisi IV Rusnaedi menyampaikan, selaku lembaga legislatif dengan fungsi pengawasan kita akan kawal terus progresnya apalagi kebijakan PMK 212 ini yang memberikan porsi anggaran agak lebih ke pendidikan sehingga kita akan awasi terus sudah sejauh mana intervensinya. (*)