MAMUJU,MATALENSA.ID— Pemprov Sulbar menggelar rapat pergeseran anggaran dalam rangka penanganan Covid-19, Rabu 7 April 2020.
Kegiatan berlangsung di ruang oval Kantor Gubernur Sulbar, yang dipimpin Inspektur Inspektorat Sulbar, Suryadi.
Pada kesempatan tersebut, Inspektur Inspektorat Sulbar Suryadi, mengatakan, pengelolaan anggaran terkait penanganan Covid-19, belum bisa ditetapkan apakah berada di gugus tugas atau di setiap OPD, sebab dalam Instruksi Mendagri pun masih belum jelas akan hal itu.
Tetapi ketika mengacu pada konteks pengelolaan keuangan daerah, sebaiknya dikelolah di OPD.
“Saya berpendapat anggaran itu sebaiknya dikelola di setiap OPD, jika berdasarkan pada konteks pengelolaan daerah, karena pertanggungjawaban tetap ada disetiap OPD, namun dalam keadaan darurat bisa saja terdapat perbedaan di daerah lain. Kalau hal tersebut menjadi penghambat, silakan dialihkan kepada gugus tugas,”kata Suryadi
Sementara itu, menanggapi berbagai pertanyaan dari setiap kabupaten, terkait kebijakan pemerintah di bidang kesehatan, Suryadi menjelaskan, bahwa masih terdapat persoalan terutama di update dan masih banyak juga yang memiliki keterbatasan informasi, kalau bisa ada keseragaman pengadaan yang jauh lebih bagus lagi agar lebih terkoordinir lagi.
Suryadi menegaskan, dalam sisi pengelolaan anggaran jangan takut untuk berbuat, tetapi sangat dibutuhkan kehati-hatian dan yang paling perlu untuk dicermati adalah surat edaran dari KPK.
“Kita harus saling mengingatkan dan saling menjaga, dan kita butuh stretching agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi di Sulbar,”imbau Suryadi
Ia mengatakan, sesuai Instruksi Mendagri anggaran penanganan covid-19 akan dilaporkan ke Kemendagri sebelum batas terakhir pada hari Jumat mendatang.
“Menurut saya, sanksinya memang agak berat ketika kita melebihi tujuh hari untuk melaporkan seberapa besar anggaran dalam penanganan covid-19,”kata Suryadi
Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulbar, Amujib mengatakan, dalam hal refocusing rencana anggaran yang akan dilaksanakan tahun 2020 dalam penanganan covid-19, tentunya ingin mendapatkan informasi terkait dengan refocusing anggaran yang disampaikan oleh masing-masing kabupaten, yang diperuntukan untuk penganggaran yang berkaitan dengan penanganan covid-19.
“Hal ini penting kita dapatkan, berkaitan dengan rencana refocusing anggaran juga dan kapasitas fiskal Pemprov Sulbar, sehingga nantinya anggaran yang teralokasi di setiap sektor untuk penanganan kesehatan, kemudian sosial dan pemulihan ekonomi itu menjadi bahan kami di Pemprov Sulbar, untuk disampaikan kepada Gubernur dalam penetapan refocusing di Pemprov Sulbar,”kata Amujib
Amujib menjelaskan, untuk refocusing tersebut nantinya bukan hanya melakukan refocusing angka, tetapi betul-betul harus memperhatikan sumber-sumber pendapatan yang berkaitan dengan kegiatan- kegiatan di refocusing.
Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Muhammad Alief Satria Lahmuddin, mengatakan, anggaran di Sulbar khususnya di sektor kesehatan yang tergabung dalam gugus tugas, telah membuat rancangan dengan estimasi bahwa kondisi puncak itu kemungkinan terjadi di Juni mendatang.
“Karena kita terlambat masuk pada fase penentuan konfirmasi positif, sehingga ketika kita merancang APBD penanganan kita membuat estimasi sampai di Juni sebagai titik puncak. Kita pastikan akan terjadi seperti itu dan bisa saja kejadiannya lebih dari estimasi yang kita tentukan. Tapi kiita berharap tidak akan terjadi seperti itu,”kata Alief
Alief berharap, koordinasi kabupaten dan Provinsi harus berjalan dengan baik agar tidak terjadi tumpang-tindih penganggaran.
Mengenai peralatan Alat Pelindung Diri (APD) yang masih mengalami kekurangan di beberapa kabupaten, Aliif menyatakan, hari ini APD sudah masuk dan segera diberikan kepada semua kabupaten.
Sedangan untuk rapid test yang ada di kabupaten, lanjut Alif, sudah dropping pertama ketika ada 400 rapid tes dari pusat. Sementara, untuk droping kedua juga sudah masuk sebayak 4.800 rapid test.
“Kita sudah bagikan ke enam kabupaten di Sulbar dan dropping kedua sudah ada masuk 4.800 rapid test yang itu juga akan kita bagikan segera mulai hari ini. Kita harus mempercepat kegiatan di lapangan dan tetap berkomunikasi, agar kita mengetahui kabupaten mana saja yang belum mendapatkan bantuan dari pusat,”tandasnya
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Sulbar, Bau Akram Da’i, menyampaikan beberapa hal terkait program-program dari Kementerian Sosial RI (Kemensos) yang menyangkut masalah program bantuan non tunai pokok sembako yang telah berjalan.
“Alhamdulillah sudah mengalami peningkatan dari 150.000 menjadi 200.000 di mana program ini kurang lebih 76.000 kelompok penerima bantuan di Sulbar dan alhamdulillah sekarang ini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Ini berkat kerjasama antara teman-teman dari bantuan pemerintah dan pihak Bulog itu sendiri dalam penyaluran bantuan pangan non tunai, begitupun Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan sesuai rencana yang kita laksanakan,”kata Bau Akram
Ia Menambahkan, saat ini pihaknya tinggal menunggu keputusan dari Kemensos RI berapa penambahan kuota penerima manfaat di Sulbar, sebab sesuai surat dari Kemensos RI terkait perluasan kelompok penerima manfaat, Sulbar mendapat penambahan kuota.
“Berdasarkan hasil review yang kami terima, ada beberapa program jaringan sosial dalam hal ini social safety net sangat kita butuhkan, dalam rangka untuk penguatan sasaran-sasaran yang masuk dalam kategori dalam kelompok penerima manfaat, dimana hal itu kurang lebih 690 rumah tangga sasaran yang menjadi pokok kita untuk kita bantu. Kita juga berharap kabupaten agar satu sasaran dengan kita, untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terutama rumah tangga sasaran tersebut,”pungkasnya
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Regional Sulbat, dr. Indahwati Nursyamsi, menyampaikan, terdapat enam pasien yang dirawat di RSUD Regional Sulbar, diantaranya pasien yang berasal dari Majene yang positif pada hasil tes swab pertama dan hasil swab kedua sudah negatif dan menunggu hasil swap ke-tiga.
“Manakala hasil swap ke-tiga ini sudah negatif juga, maka pasien dinyatakan sembuh dan dapat dipulangkan,”ucap Indah
Kemudian, terdapat empat pasien lagi yang masih menunggu hasil tes swab, masing-masing dari Mamuju, Pasangkayu, Mamuju Tengah dan Majene. Kemudian kemarin ada satu pasien yang baru masuk dari Mamuju Tengah, pasien itu baru dilakukan rapid test di rumah sakit setempat yang dan hasil positif.
Selanjutnya, ada dua orang lagi yang dihasilkan dari penelusuran Puskesmas dan hasil tesnya positif, tetapi sweet-nya belum diambil.
“Pasien tersebut juga sedang menuju ke RSUD Sulbar dan beberapa hari yang lalu ada pasien yang meninggal dunia,”katanya
Masih kata Indah, untuk penanganan isolasi yang ada di RSUD Regional, saat ini yang sudah berstandar hanya ada tiga ruangan dan ruangan lain juga disiapkan sebagai ruang karantina.
“Perawatan karantina ini sekarang ada delapan kamar dengan kapasitas 14 tempat tidur, yang sedianya kita akan menampung pasien-pasien dengan kategori atau status PDP ringan dan sedang itu untuk karantina,”tutur Indah
Sedangkan, dari sisi SDM, telah memiliki dua dokter spesialis paru, satu berasal dari RSUD Regional Sulbar sendiri, dan yang satunya lagi dokter mobilisasi dari Majene ke Provinsi. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan empat dokter spesialis penyakit dalam, dokter anestesi dan dokter spesialis jantung.
Ia menambahkan, di ruang karantina, pihaknya berencana merekrut 40 perawat sebab provinsi baru menyediakan 20 perawat.
“Jika dampak dari penyebaran covid-19 bertambah dan perlu di karantinakan, apakah itu PDP ringan maupun PDP berat, tentu akan membutuhkan sarana-sarana pelayanan yang banyak dan hal itu kita coba siapkan, termasuk APD,”tambahnya. (Adventorial)
