Muswil Ke l KNTl Sulbar, Tetapkan Ahmad Sebagai Ketua DPW

MAMUJU,MATALENSA.Id– Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Provinsi Sulawesi Barat resmi menetapkan Ahmad, SE., MM sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) KNTI Sulawesi Barat dan Basri A. Muin, S.Pd., MM sebagai Ketua Dewan Pembina KNTI Sulawesi Barat. Pada Muswil Ke l KNTI Sulawesi Barat. Selasa (10/11/2026)

Penetapan tersebut berlangsung dalam kegiatan Musyawarah Wilayah (Muswil) Ke-I Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan pada 10 November 2026, bertempat di Aula Wisata Tapandullu, Kabupaten Mamuju.

Muswil pertama ini menjadi momentum penting dalam perjalanan organisasi KNTI di Sulawesi Barat, sekaligus sebagai ruang konsolidasi dan penguatan kelembagaan organisasi nelayan tradisional dalam memperjuangkan hak, kepentingan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Terpilihnya Ahmad, SE., MM sebagai Ketua DPW KNTI Sulawesi Barat diharapkan mampu membawa organisasi menjadi lebih solid, progresif, dan responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi nelayan tradisional, mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana perikanan, akses permodalan, perlindungan nelayan, hingga persoalan akses terhadap sumber daya kelautan dan perikanan.

Sementara itu, terpilihnya Basri A. Muin, S.Pd., MM sebagai Ketua Dewan Pembina diharapkan dapat memperkuat arah kebijakan, memberikan pertimbangan strategis, serta mendorong keberlanjutan dan perkembangan organisasi KNTI di Sulawesi Barat.

Dalam momentum Muswil Ke-I ini, KNTI Sulawesi Barat menegaskan pentingnya membangun organisasi nelayan yang kuat, mandiri, dan memiliki keberpihakan nyata terhadap kepentingan nelayan tradisional.

KNTI juga diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkeadilan, partisipatif, serta melibatkan organisasi nelayan dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di wilayah pesisir.

Dengan terbentuknya kepengurusan DPW KNTI Sulawesi Barat, diharapkan perjuangan nelayan tradisional semakin terorganisir dan memiliki posisi tawar yang kuat dalam memperjuangkan kedaulatan, kesejahteraan, dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.