spot_img
Wednesday, October 9, 2024

Komisis III DPRD Mamuju Ahmad Ikhsan Syarif,Evaluasi Tunjangan Guru Daerah Terpencil

spot_img

MAMUJU,MATALENSA.ID– Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabuapaten Mamuju gelar rapat bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju, Rabu (04/04/18). Siang tadi

Dari hasil rapat dapat disimpulkan, bahwa pihak DPRD akan mengevaluasi tunjangan guru daerah terpencil, dana alokasi rehap dan pembangunan sekolah baru .

Menurut Ketua Komisi III DPRD Mamuju, Ahmad Ikhsan Syarif,bahwa ada sekitar 142 sekolah yang masuk dalam kategori daerah terpencil dan perlu diketahui secara keseluruhan terkait guru yang menerima tunjangan.

Apalagi menurutnya, tunjangan guru daerah terpencil terkesan tidak adil dan tidak tepat sasaran sesuai keluhan dari beberapa guru – guru dari daerah terpencil.

“Menurut penjelasan dari Dinas Pendidikan, bahwa yang menentukan tunjangan guru daerah terpencil itu Kementrian Pendidikan. Padahal terkadang selama ini yang belum masuk betul daerah terpencil mendapat tunjangan. Sementara ada yang betul – betul masuk daerah terpencil justru tidak mendapat tunjangan,” terangnya kepada wartawan setelah rapat bersama dengan Dinas Pendidikan di kantornya.

Lanjut Ikhsan menjelaskan, ada juga beberapa sekolah yang masuk dalam kategori sama –sama daerah terpencil, justru ada yang dapat dan yang tidak. Seperti di daerah Bala-Balakang, Bonehao, Kalumpang dan tommo.

“Kita tidak menginkan seperti itu, karena kasihan teman – teman yang dengan tulus hati mengajar lalu kondisinya seperti itu. Olehnya itu, kami akan melakukan rapat internal di Komisi III, untuk segera turun kelapangan. Kemudian melihat langsung sekolah yang masuk daerah terpencil sesuai SK Bupati,” lanjut Iksan.

Sekolah yang mendapat bantuan rehap dan pembangunan gedung baru juga dianggap perlu di evaluasi. karena menurut Ikhsan, jangan sampai ada sekolah yang betul – betul dalam kondisi terparah justru tidak mendapat dana pembangunan.

“Kebijakan yang dikeluarkan dari pusat bukan berarti tidak rasional. Akan tetapi perlu dikaji kembali agar tepat sasaran. Contohnya, misalnya tunjangan guru sekolah yang tidak merata. Kemudian guru yang betul – betul bekerja secara profesional di daerah terpencil lalu tidak dapat, sementara ada guru yang tidak terlalu maksimal bekerja justru mereka yang dapat.”Jelasnya

Lanjut”Nah ini yang perlu diantisipasi. Karena jangan sampai yang kita harapkan untuk mengembangkan kualitas sekolah justru kualitasnya yang menurung,” tambahnya.

Hasil dari evaluasi yang didapatkan di lapangan oleh pihak Komisi III DPRD Mamuju akan dipertemukan kembali dengan data Dinas pendidikan. Kemudian disimpulkan dan selanjutnya akan direkomendasikan Ke-kementrian Pendidikan.

“Setelah kami mengevaluasi dilapangan, baru kita panggil kembali pihak Dinas pendidikan untuk mempertemukan data, yang selanjutnya kita ajukan kementrian,” tutup Ikhsan. (Ir)
Publish:Sudyrman

spot_img

Baca juga

- Advertisement -spot_img
Latest Articles
spot_img