Home › Mamuju Tengah
Di Seminar UIGM, Wabup Mateng Paparkan Inovasi Digital dan Capaian Pembangunan

MATALENSA – Wakil Bupati Mamuju Tengah, Askary, menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di era disrupsi harus bergerak melampaui pendekatan administratif menuju tata kelola yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil pembangunan.
Gagasan itu disampaikan dalam Seminar Nasional bertema āSound Governance di Era Disrupsiā yang digelar Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya (FIPB), Universitas Indo Global Mandiri (UIGM), bekerja sama dengan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI), di Palembang, Selasa (17/11/2026).
Seminar nasional tersebut dihadiri sekitar 200 peserta yang terdiri atas dosen anggota ADIPSI dari wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), meliputi Sumatera Selatan, Lampung, dan Jambi, serta sivitas akademika UIGM Palembang dan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan UIGM. Pertemuan ini menjadi ruang dialog antara akademisi dan praktisi pemerintahan untuk membahas tantangan perubahan birokrasi, transformasi digital, serta penguatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam pemaparannya bertajuk āMembangun Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Kolaboratif, dan Berintegritas di Era Disrupsiā, Askary mengidentifikasi lima tantangan utama pemerintahan, yakni perkembangan teknologi, meningkatnya ekspektasi masyarakat, kompleksitas persoalan publik, keterbatasan sumber daya, serta tuntutan akuntabilitas.
Ia menempatkan sound governance sebagai pendekatan yang mengintegrasikan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, keadilan, integritas, dan kolaborasi dalam seluruh siklus pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelayanan, pengawasan, hingga evaluasi kebijakan.
Askary juga menekankan pentingnya transformasi birokrasi melalui peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur sipil negara, penerapan sistem merit, penguatan akuntabilitas kinerja, pengawasan internal, serta perubahan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan reformasi birokrasi tidak cukup ditunjukkan melalui kepatuhan administratif, tetapi harus tercermin dalam kemampuan pemerintah merespons kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan efektif. Transformasi tersebut juga membutuhkan perubahan pola pikir aparatur agar birokrasi semakin profesional, adaptif, dan berintegritas.
Sebagai bentuk implementasi, Askary memaparkan sejumlah inovasi digital Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, di antaranya GEO PASTI PBB P2 untuk pengelolaan informasi geospasial pajak, Silincah untuk penerimaan data pajak daerah, SIGAP RTLH untuk pendataan rumah tidak layak huni, SIJAGA untuk pengelolaan informasi infrastruktur, serta SINKAMA untuk sistem informasi kebencanaan.
Dalam materi presentasinya, Kabupaten Mamuju Tengah dilaporkan meraih predikat sangat inovatif dengan skor indeks inovasi daerah sebesar 90,40.
Ia juga menyampaikan sejumlah capaian pembangunan, antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 3,98 persen, penurunan angka kemiskinan dari 7,72 menjadi 7,22 persen, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari 68,53 menjadi 69,17, serta kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 31,06 persen.
Selain itu, Askary menyoroti pentingnya kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam memperkuat pembangunan daerah. Sinergi tersebut tercermin melalui berbagai program strategis, antara lain Beasiswa KUAAT dan Gerakan TAKI SOLA untuk mendukung penanganan anak tidak sekolah, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di 54 desa, penguatan pelayanan kesehatan melalui program Cek Kesehatan Gratis, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual bagi pelaku UMKM. Namun, ia juga mengakui masih terdapat tantangan pembangunan, terutama keterbatasan fiskal, pemerataan infrastruktur, dan pemenuhan akses air bersih yang membutuhkan penguatan inovasi, optimalisasi sumber daya, dan kerja sama lintas sektor.
Menutup pemaparannya, Askary menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak semata diukur dari tertibnya administrasi maupun kemajuan digitalisasi birokrasi, melainkan dari kualitas kebijakan dan manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.
āPemerintahan yang baik bukan sekadar pemerintahan yang mampu menjalankan administrasi, tetapi pemerintahan yang mampu menghadirkan perubahan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,ā ujarnya.
Pandangan tersebut mempertegas pentingnya penerapan sound governance sebagai fondasi pembangunan pemerintahan daerah yang responsif, berintegritas, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.


