MAMUJU, MATALENSA.ID – BPBD Provinsi Sulawesi Barat mencatat 519 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 1 Januari hingga 16 Oktober 2026. Total luas lahan terdampak mencapai 878,48 hektare di enam kabupaten.
Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Sulbar yang diperbarui Jumat (16/10/2026) pukul 17.00 WITA, Kabupaten Majene mengalami peningkatan jumlah kejadian karhutla. Sementara itu, pemadaman kebakaran lahan masih berlangsung di Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar.
Rincian kejadian karhutla meliputi Kabupaten Majene sebanyak 172 kejadian dengan luas lahan terbakar 161,14 hektare, Polewali Mandar 145 kejadian dengan luas 559,92 hektare, Mamuju Tengah 84 kejadian dengan luas 56,81 hektare, Mamasa 57 kejadian dengan luas 11,03 hektare, Mamuju 52 kejadian dengan luas 86,18 hektare, serta Pasangkayu sembilan kejadian dengan luas 3,39 hektare.
Selain karhutla, BPBD Sulbar mencatat 88 kejadian kebakaran permukiman yang berdampak pada 165 unit. Adapun luas dampak kawasan hutan tercatat 441,12 hektare, dengan sebagian data masih dalam proses validasi.
Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, mengatakan pemantauan dan pembaruan data melalui Pusdalops menjadi bagian penting dalam mendukung pengambilan keputusan, koordinasi lintas sektor, serta percepatan penanganan bencana.
Langkah tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Sekretaris Daerah Sulbar Junda Maulana untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla dan kekeringan.
Di tengah penanganan kebakaran, BPBD juga terus menyalurkan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di sejumlah wilayah.
Hingga periode laporan tersebut, total distribusi air bersih tercatat mencapai 3.921.783 liter. Rinciannya, Mamuju sebanyak 459.450 liter, Majene 355.000 liter, Polewali Mandar 284.000 liter, Mamuju Tengah 2.021.033 liter, dan Pasangkayu 802.300 liter. Data distribusi Kabupaten Mamasa masih dalam proses validasi.
Yasir menegaskan, penanganan karhutla dan kekeringan harus dilakukan secara terpadu, mulai dari pemantauan titik panas, patroli, pemadaman api, hingga pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.
“Pusdalops terus memantau perkembangan situasi dan memperbarui informasi dari kabupaten. Kami mendorong agar penanganan kebakaran di wilayah yang masih dalam proses pemadaman dilakukan secara terkoordinasi, sementara distribusi air bersih harus terus diupayakan agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak kekeringan dapat terpenuhi,” tutup Yasir. (*)
