Mateng,Sulbarpedia.cm-Bupati Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat, Dr. Arsal Aras angkat bicara terkait polemik larangan ASN berstatus penuh waktu maupun paruh waktu merangkap jabatan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Menurut Arsal, kebijakan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem dan menegakkan regulasi yang telah disepakati bersama.
Arsal menegaskan, regulasi yang dibuat baikdalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup), tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
Karena itu, ia berharap semua pihak khususnya ASN yang terlibat, dapat tertib terhadap aturan yang berlaku.
“Kami membuat regulasi ini agar tidak bertentangan dengan regulasi yang ada. Harapannya mereka juga tertib, Kami berikan pilihan. silakan memilih P3K atau memilih BPD,” Ujar Arsal kepada wartawan saat di konfirmasi Kamis malam (8/10/2026.
Lebih jauh Arsal mengungkapkan alasan mengapa tidak di perbolehkan dua-duanya (ASN rangkap BPD). Sebab menurutnya karena sumber dananya sama, dari sektor pemerintah daerah, dan berpotensi menjadi temuan di kemudian hari. Cetus Arsal
“Kasihan juga mereka, (BPD) nantinya,” ujar Arsal.
Arsal kemudian justru mempertanyakan mengapa persoalan tersebut malah dipersoalkan, padahal menurut dia aturan yang menjadi dasar sangat jelas.
“Baik di tingkat Perda maupun Perbup,” Sebut nya.
Arsal juga menyoroti peran Ombudsman sebagai lembaga negara yang mendampingi pemerintah daerah.
Menurut dia, jika pemerintah daerah berjalan tidak sesuai koridor, Ombudsman berwenang menyemprit.
“Terkait aduan ke Ombudsman, itu sudah cukup banyak. Ombudsman datang supervisi ke pemerintah daerah, kami memperlihatkan apa yang kami lakukan, dan Ombudsman mengatakan clear,” jelas Arsal.
Lebih jauh Arsal mengungkapkan, surat terbaru dari Ombudsman yang masuk sekitar dua hingga tiga hari lalu memberi waktu tambahan maksimal 30 hari kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan ini.
Jelas ASN tidak boleh menjadi anggota BPD, baik penuh waktu maupun paruh waktu, sesuai aturan yang sudah jelas. Arsal kembali mengingatkan.
“Sebagai warga yang baik, ini tidak perlu dipertentangkan. Kalau regulasinya ada, berarti aturan itu melindungi kita semua,” tegasnya.
Saat ditanya mengenai surat edaran terbaru dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menyebut membolehkan ASN rangkap jabatan sebagai anggota BPD, Arsal mengaku belum mengetahui keberadaan atau bunyi surat tersebut. Namun ia menilai Ombudsman telah menaruh perhatian serius terhadap persoalan ini.
“Surat Ombudsman masuk dua hari yang lalu, kami diberi waktu 30 hari ke depan untuk menyelesaikan masalah ini,” tegas nya lagi.
“Pemerintah daerah, lanjut Arsal, akan terus berupaya menegakkan regulasi” tambah nya
Mantan Ketua DPRD Mateng itu juga menekankan bahwa, persoalan ini bukan soal suka atau tidak suka, bukan pula soal siapa yang ingin menjadi BPD atau tidak, tetapi aturan yang sudah kita sepakati bersama.
“Tapi bagaimana kita menegakkan aturan yang sudah kita sepakati bersama-sama. Perda itu adalah produk pemerintah daerah antara legislatif dan eksekutif. Bagi saya, tidak ada yang dilanggar, tidak bertentangan dengan regulasi yang ada. Saya kira ini clear.” Tutupnya
