MATENG, MATALENSA. ID—-Kegiatan Diskusi Demokrasi yang diadakan di Mamuju Tengah, pada tanggal 31 Januari oleh lembaga Banua Institute Sulbar. Lembaga lokal yang konsen di bidang pendidikan demokrasi ini, akan menggandeng lembaga Nasional seperti, ESP (The Election School Project), yang di ketuai oleh Dahliah Umar (Mantan Ketua KPU DKI).
“Lembaga yg kami gandeng tersebut, akan mengkaji demokrasi skala nasional,” Ujar Direktur Banua Institute, Muh. Fajar, di Mamuju Tengah, Sabtu, (26/01).
Dari hasil diskusi internal yang akan menjadi dorongan pada kegiatan tersebut, Banua Institusi akan mengusulkan sebuah mekanisme kepemiluan yang lebih kepada menyempurnakan mekanisme yang sudah ada, yaitu :
1. Setiap calon (Caleg, Calon Kepala Daerah dan Calon Presiden), wajib melampirkan track record positif dan jejak rekam catatan kriminalnya disetiap Alat Peraga Kampanye nya.
2. Mendorong amandemen 1945, Untuk menambahkan pasal tentang “Menutup Pintu Pemerintahan bagi mantan terpidana Koruptor”, karna praktik koruptor adalah tindakan yang mencederai kehidupan negara bangsa serta membelokkan tujuan bernegara yaitu mewujudkan kesejahteraan umum.
3. Menegaskan kembali pungsi-pungsi Intitusi Negara seperti KPU, BAWASLU, KESBANGPOL, serta Partai Politik dalam melaksanakan pungsinya untuk mencerdaskan pemilih dalam berdemokrasi.
selain itu, output yang lebih khusus adalah, Banua Institute akan meramu dan menarik benang merah dari fakta-fakta dan corak demokratisasi di Sulawesi Barat kedalam sebuah buku yang akan diterbitkan oleh Banua Institute nantinya.
“Nantinya kita akan buat buku,” paparnya. (rls/dyf)
