MAMUJU, MATALENSA.ID — Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan silaturahmi dengan bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi di kantor bupati, pada Rabu (10/1/24).
Selain sebagai agenda perkenalan terhadap kepengurusan baru dari hasil Konfercab XII pengurus PMII Cabang Mamuju, silaturahmi yang berjalan penuh kekeluargaan dan suasana santai di ruang kerja bupati juga dimanfaatkan sebagai wahana menyampaikan berbagai isu strategis, termasuk aspirasi yang berkembang di masyarakat.
Sekretaris Umum PMII Mamuju Ongki Prayudi mengungkapkan, terdapat beberapa hal yang diteruskan ke pemerintah daerah dalam hal ini bupati Mamuju untuk dapat diberi jawaban, agar masyarakat luas dapat menerima informasi seterang mungkin, sehingga publik dapat menilai kinerja sekaligus mengawasi jalannya dinamika pemerintahan daerah.
“Agenda silaturahmi yang memang telah lama dijadwalkan,”terangnya.
Pihaknya, juga mengapresiasi penerimaan bupati yang begitu terbuka, ia mengaku terkesan silaturahmi dapat dilakukan tanpa menghilangkan esensi pertemuan sebagai sosial kontrol PMII kepada pemerintah daerah.
Sementara itu, Ketua Cabang PMII Mamuju, Refli Sakti Sanjaya mengatakan, PMII Mamuju akan selalu menjalankan fungsi kontrol yang independen terhadap kinerja pemerintah.
Namun demikian, ia memastikan akan tetap mengedepankan dialog dalam menyampaikan aspirasi, sehingga tujuan utama organisasi dalam mengawal dinamika pembangunan dapat dilakukan dengan lebih beretika.
“Untuk menyampaikan pendapat terkadang kami harus lakukan dengan turun jalan, ketika upaya dialog sudah dianggap buntu, sehingga pesan yang akan disampaikan bisa dapat diterima oleh lembaga maupun individu pengambil kebijakan,”terangnya
Sementara itu, Sutinah Suhardi mengatakan, dalam bincang santai bersama pengurus PMII Mamuju mengatakan, pemerintahan yang ia pimpin tidak pernah membangun sekat apalagi anti kritik.
Selama itu, dilakukan dengan cara yang baik dan tidak merusak fasilitas publik, demonstrasi maupun penyampaian pendapat sah-sah saja dilakukan.
Sebab menurutnya, penyampaian pendapat akan menjadi pengingat bagi para pengambil kebijakan untuk selalu berada pada track yang seharusnya.
Ia pun memberikan ruang kepada PMII Mamuju dan semua stakeholder di masyarakat untuk berperan dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah.
“Misalkan, di sekolah-sekolah yang jauh di kecamatan, ada guru PPPK nya yang malas atau tidak pernah menjalankan tugas, sampaikan ke saya, biar kita akan tindaki, demikian juga di unit kerja lain di lingkungan pemerintah kabupaten Mamuju harus ada yang mengawasi agar mereka tidak melalaikan tugasnya,”pungkasnya. (Mfj)
