MAJENE,MATALENSA.ID-Pemerintah tiap tahunnya menggelontarkan dana desa mencapai milyaran perdesa,dengan tujuan untuk kesejehteraan masyarakat,melalui perbaikan infraktur dan lain-lain sebagainya.
Namun harapan itu tidak mencapai jika saja oknum kepala desanya berbuat sesuka hati dalam menggunakan dana desa.
Seperti yang terjadi di desa Tubo,Kecamatan Tubo Sendana,Kabupaten Majene Provinsi Sulbar,nyaris anggaran tiap tahunnya dari beberapa kegiatan diduga markup hingga kegiatan fiktif.
Ironisnya selama tahun anggaran 2015 sampai tahun 2019 di desa Tubo itu terkesan luput dari temuan para pemeriksa baik Inspektorat maupun BPK.
adahal beberapa masyarakat desa Tubo telah mengetahui jika kepala desa mereka kerap melakukan kegiatan markup anggaran hingga melakukan kegiatan fiktif.
Menurut masyarakat desa Tubo bahwa pengadaan papin blok untuk halaman kantor desa Tubo pada Tahun 2018 diduga fiktif,serta anggaran pengadaan kapal untuk nelayan senilai 150 juta,yang telah di anggarkan tahun 2017 dan tahun 2018 juga markup.
Karena kapal yang di beli langsung olehnya kepala desa merupakan kapal bekas yang tak layak di pakai sehingga belum setahu di gunakan oleh telah hancur.
Hal tersebut di sampaikan masyarakat Tubo yang tidak ingin sebutkan namanya ke Matalensa.id,Minggu (26/1)
Mereka juga membahkan bahwa selama 1 periode dana desa tubo kecamatan Tubo Sendana,Kabupaten Majene kebanyakan kegiatan markup angaran serta adanya beberapa item kegiatan yang di duga fiktif yang di lakukan muslimin saat dirinya menjabat sebagai kepala desa saat itu.
Sehingga masyarakat Tubo telah melaporkan hal tersebut ke kejaksaan negeri majene pada beberapa minggu yang lalu.
“Kami sudah laporkan hal itu ke kejaksaan negeri majene pak,sehingg saat ini kami sedang menunggu kapan kejaksaan ke desa tubo untuk menidaklanjuti laporkan kami terhadap mantan kedes Tubo, “ujarnya
Sementara itu mantan ketua Bumdes desa Tubo,menyampaikan untuk bumdes desa Tubo tiap tahun di anggarkan namun tidak jelas kemana dananya
“Tiap tahun di anggarkan namun saya selaku ketua bumdes saat itu tidak menerima anggaran,padahal anggarannya cukup besar 40 -hingga 75 juta tiap tahunnya.”Tuturnya
Di konfirmasi melalui Via telpon Celulernya celulernya mantan kepala desa tubo muslimin justru membantah jika dirinya telah melakukan markup terhadap beberapa item kegiatan di desa tubo saat menjabat sebagai kepala desa.
“Tidak benar itu markup anggaran dinda,serta fiktif terhadap pengadaan papunk blok di halaman kantor desa,”ujar muslimin dalam via telponnya
Ia juga menambahkan terkait laporan masyarakat tubo ke kejaksaan negeri itu hanya persoalan politik saja.tururnya
(musraho/dyf)
